Pagi baru saja menghangat ketika satu per satu perempuan memasuki balai desa Kedung Pomahan Wetan, Kemiri, Purworejo pada Senin, 20 Juli 2026. Sebagian mengenakan seragam PKK, sebagian lain datang dengan kerudung sederhana sambil membawa buku catatan. Mereka saling menyapa, bertukar kabar, lalu duduk berjejer menunggu acara dimulai.

Tak lama kemudian, ruangan menjadi hening. Lagu Indonesia Raya berkumandang, disusul Mars PKK dan Mars Purworejo. Upacara pembukaan berlangsung sebagaimana lazimnya sebuah kegiatan desa. Kepala desa memberikan sambutan singkat, berharap pelatihan itu menjadi bekal bagi para perempuan untuk semakin berdaya di tengah keluarga dan masyarakat.

Namun, setelah seremoni selesai, suasana perlahan berubah. Kursi-kursi yang semula tersusun formal mulai menjadi ruang percakapan. Tawa sesekali terdengar. Tak ada jarak antara pemateri dan peserta. Di ruangan sederhana itulah sebuah pertanyaan besar mulai dibongkar, benarkah semua beban yang selama ini dipikul perempuan adalah kodrat?

Pertanyaan itu menjadi benang merah Pelatihan Perempuan Berbasis Gender yang difasilitasi Yayasan Angudi Piadeging Hukum Indonesia (YAPHI).
Direktur YAPHI, Haryati Panca Putri, membuka sesi dengan sebuah kenyataan yang tidak mudah dicerna. Ia mengutip data Komnas Perempuan yang menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam beberapa tahun terakhir. Lonjakannya begitu tinggi hingga mencapai ratusan persen.
Baginya, angka-angka itu bukan sekadar statistik.

Di balik setiap laporan, ada perempuan yang kehilangan rasa aman. Ada anak yang tumbuh dalam ketakutan. Ada keluarga yang diam-diam menyimpan luka.

"Kita sedang menghadapi situasi darurat," ujarnya. Menurut Putri, persoalan itu tidak lahir begitu saja. Kemiskinan, rendahnya kesempatan belajar, serta perkembangan teknologi yang tidak diimbangi pendampingan orang tua membuat persoalan menjadi semakin rumit. Anak-anak kini akrab dengan telepon pintar, sementara banyak keluarga belum siap mendampingi mereka menghadapi dunia digital yang begitu terbuka.

Di tengah perubahan itu, perempuan justru memikul tanggung jawab yang semakin berat.

Putri menggambarkannya dengan kalimat yang mengundang senyum para peserta.

"Ibu itu seperti punya seribu tangan."

Satu tangan memasak. Tangan lain mencuci pakaian. Tangan berikutnya mengepel lantai, mengurus anak, menyiapkan kebutuhan sekolah, memastikan suami berangkat bekerja, hingga mengurus berbagai pekerjaan yang tak pernah benar-benar selesai.

Gelak tawa memenuhi ruangan karena hampir semua peserta merasa sedang melihat dirinya sendiri.

Namun senyum itu segera berubah menjadi anggukan ketika Putri melanjutkan kalimatnya. "Anehnya, ketika anak melakukan kesalahan, yang pertama kali disalahkan selalu ibunya."

Ruangan kembali sunyi.

Pengasuhan, katanya, bukan tanggung jawab perempuan seorang diri. Ayah memiliki kewajiban yang sama. Sayangnya, budaya yang berkembang justru menjadikan perempuan sebagai sasaran pertama ketika terjadi kegagalan dalam keluarga.

Putri kemudian melontarkan kritik yang lebih tajam. "Negara ini negara hukum, tetapi sedang bocor. Perempuan masih sering dinomorduakan." Kalimat itu menggantung beberapa detik di udara.

Pelatihan hari itu, menurutnya, bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, peserta diajak memahami bahwa keduanya memiliki martabat dan hak yang sama.

Suasana semakin hidup ketika fasilitator berikutnya, Dunung, berdiri di depan ruangan.
Alih-alih membuka presentasi, ia justru melempar sebuah pertanyaan sederhana.
"Kalau laki-laki memakai baju warna merah muda, pamali tidak?"
"Tidak!" jawab peserta hampir bersamaan.

Pertanyaan itu terdengar ringan, tetapi menjadi pintu masuk membedah berbagai keyakinan yang selama ini dianggap benar.
Dunung lalu menuliskan dua kata di papan tulis yakni seks dan gender.

Ia menjelaskan bahwa jenis kelamin merupakan kodrat biologis yang tidak dapat diubah. Perempuan dapat hamil dan melahirkan. Laki-laki menghasilkan sperma. Perbedaan itu bersifat alamiah.
Yang berbeda adalah gender. Menurutnya, gender adalah peran yang dibentuk masyarakat. Karena dibentuk budaya, ia bisa berubah dari waktu ke waktu.

Peserta kemudian diajak menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Apakah perempuan harus selalu lembut? Apakah laki-laki tidak boleh menangis? Apakah mencari nafkah hanya tugas laki-laki?

Perlahan-lahan peserta mulai menyadari bahwa banyak aturan yang selama ini mereka yakini ternyata hanyalah hasil kebiasaan sosial yang diwariskan turun-temurun.

Di titik itulah Dunung mengingatkan bahwa budaya patriarki bekerja secara halus. Ia hadir dalam ucapan sehari-hari.
"Anak laki-laki kok cengeng."
"Perempuan jangan petakilan."

Kalimat-kalimat sederhana itu terdengar biasa. Namun, ketika terus diulang, ia membentuk cara anak melihat dirinya sendiri. Anak laki-laki diajarkan memendam emosi agar tampak kuat. Anak perempuan diajarkan membatasi ruang geraknya agar dianggap sopan.

Padahal, setiap manusia memiliki hak yang sama untuk menangis, bermimpi, bekerja, maupun menentukan pilihan hidupnya.

Suasana ruangan kembali hening ketika layar proyektor mulai menampilkan film pendek Impossible Dreams. Film itu tidak menghadirkan tokoh-tokoh besar.

Ia hanya memperlihatkan kehidupan sehari-hari sebuah keluarga.

Seorang perempuan bangun lebih pagi dibanding anggota keluarga lainnya. Ia memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, mengurus anak, melayani suami, lalu mengulang semuanya keesokan hari. Sementara anak perempuannya perlahan mewarisi pekerjaan yang sama. Tak ada dialog panjang. Tetapi gambar-gambar sederhana itu terasa begitu dekat.

Beberapa peserta tampak menghela napas panjang. Yang lain saling berpandangan sambil tersenyum tipis, seolah sedang melihat cermin kehidupan mereka sendiri.

Usai film diputar, Dunung mengurai lima bentuk ketidakadilan gender yang muncul di dalamnya. Stereotip yang memberi label tertentu kepada perempuan.

Subordinasi yang menempatkan perempuan pada posisi kedua. Marginalisasi yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan maupun pekerjaan. Beban ganda ketika perempuan bekerja di luar rumah tetapi tetap memikul seluruh pekerjaan domestik. Dan kekerasan yang dapat hadir dalam bentuk fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi.

Materi yang berat itu kemudian ditutup dengan sebuah iklan televisi produksi ABC.
Dalam iklan tersebut, seorang suami tampak ikut memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Ruangan kembali dipenuhi tawa. Bukan karena iklannya lucu, melainkan karena para peserta menyadari bahwa sesuatu yang selama ini dianggap tidak lazim ternyata sangat mungkin dilakukan.

Diskusi pun mengalir.
Budianti, seorang guru yang mengikuti pelatihan, mengangkat tangan. Menurutnya, materi semacam ini semestinya diberikan kepada pasangan muda sebelum mereka membangun keluarga.
"Banyak persoalan rumah tangga sebenarnya berawal dari pembagian peran yang tidak pernah dibicarakan," katanya.
Pendapat itu disambut anggukan peserta lain.

Menanggapi diskusi tersebut, Putri mengajak peserta membedakan antara menjalankan peran dan hidup dalam ketertundukan.
Ia memberi contoh sederhana. Di banyak kampung, suami yang mencuci piring atau menjemur pakaian masih sering diejek sebagai laki-laki yang takut kepada istrinya. Padahal, membantu pasangan bukanlah tanda kehilangan wibawa. Sebaliknya, itulah bentuk tanggung jawab bersama.
"Mari kita bongkar beban-beban lama itu, dimulai dari diri kita sendiri," ujarnya.

Menjelang sore, pelatihan ditutup dengan cara yang tidak biasa. Peserta diminta memejamkan mata. Mereka menarik napas perlahan. Kemudian, mengikuti suara fasilitator, mereka mengucapkan afirmasi untuk diri sendiri.
"Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang berharga ini. Saya akan mengerjakan pekerjaan yang baik, dan jauhkan saya dari orang-orang yang tidak baik."
Kalimat itu terdengar lirih, tetapi memenuhi ruangan.

Setelahnya, setiap peserta diminta memeluk atau mengecup dirinya sendiri.
Barangkali perubahan besar memang tidak lahir dalam satu hari. Budaya patriarki yang mengakar puluhan bahkan ratusan tahun tentu tidak runtuh hanya karena satu pelatihan.

Namun pagi itu, di sebuah balai desa yang sederhana, para perempuan membawa pulang sesuatu yang lebih berharga daripada selembar sertifikat. Mereka membawa pulang keberanian untuk mempertanyakan kebiasaan yang selama ini dianggap kodrat, keberanian untuk mengajak pasangan berbagi tanggung jawab, dan keyakinan bahwa kesetaraan tidak selalu dimulai dari ruang sidang atau gedung parlemen.

Sering kali, ia justru bermula dari meja makan, dari dapur, dari ruang keluarga, tempat setiap orang belajar saling menghormati sebagai manusia yang setara. (Anissa Ratna/Ast)