Persoalan lainnya adalah keterbatasan peralatan. Tidak semua wilayah memiliki perahu, lampu penerangan, maupun perlengkapan yang sesuai dengan karakter bencananya. Padahal, kebutuhan setiap wilayah berbeda. Karena itu, respons tidak bisa hanya mengandalkan pola yang sama untuk semua tempat. Menurutnya, salah satu yang penting adalah memastikan desa memahami kondisi wilayahnya sendiri. Desa perlu mengetahui ancaman yang ada, jalur evakuasi, kapasitas relawan, serta sumber daya yang dimiliki.
Dengan begitu, ketika lembaga dari luar datang, mereka tidak perlu memulai semuanya dari awal. Mereka dapat bekerja bersama masyarakat lokal yang sudah mengetahui wilayah dan kebutuhannya.
Ketika semua ingin membantu, tetapi tidak ada yang memimpin, bisa saja kemudian koordinasi menjadi kacau.
Pengalaman lain datang dari Edi asal lembaga Cappa Keadilan Ekologis dalam merespons kebakaran hutan. Saat itu, organisasi tidak bekerja sendirian. Mereka membangun aliansi dengan sejumlah organisasi lain. Bentuk responsnya beragam, mulai dari membagikan makanan, obat-obatan, dan masker hingga membuat sekat kanal dan mendukung penanaman tanaman yang diharapkan dapat membantu pemulihan lingkungan. Namun, persoalan muncul ketika banyak pihak terlibat tanpa pembagian peran yang jelas.
“Karena tidak ada komando, karena kita tidak menentukan siapa yang memimpin, masing-masing orang punya pikirannya masing-masing,” katanya. Akibatnya, peran antarorganisasi menjadi tumpang tindih. Banyak pihak melakukan hal yang sama, sementara kebutuhan lain justru tidak tertangani.
Masalah koordinasi juga terjadi di dalam organisasi. Keputusan yang sudah dibicarakan di tingkat pimpinan tidak selalu sampai kepada orang-orang yang turun langsung ke lapangan. Pengalaman tersebut membuat mereka menyadari bahwa respons bencana tidak cukup hanya mengandalkan spontanitas dan niat membantu.
Aliansi perlu memiliki ruang konsultasi dan koordinasi yang dilakukan secara reguler. Perencanaan juga harus dilakukan bersama sejak awal, termasuk menentukan lokasi prioritas, mekanisme distribusi, pembagian peran, serta siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Tanpa itu, respons mudah berubah menjadi kegiatan yang reaktif.
Salah satu persoalan yang paling terasa adalah distribusi bantuan. Dalam situasi bencana, masyarakat dari berbagai wilayah bisa berkumpul di satu titik untuk mendapatkan bantuan. Namun, warga yang tinggal jauh dari titik tersebut bisa justru tidak mendapatkan informasi. “Orang datang ke titik itu begitu saja. Ada yang kebanyakan dapatnya, ada yang jauh-jauh malah tidak dapat informasi,” ujar Edi.
Bagi peserta, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi bukan hanya soal logistik. Di dalamnya terdapat persoalan data, koordinasi, perencanaan, akses, hingga kewenangan. Bantuan berlimpah, tetapi tidak sesuai kebutuhan.
Pengalaman Muhammmad Mansur dari Mitra Wacana ketika merespons erupsi Merapi 2010 memperlihatkan persoalan yang hampir serupa. Saat itu, solidaritas masyarakat sangat besar. Para mahasiswa dan pelajar asal Pati di Yogyakarta menggalang bantuan untuk warga terdampak erupsi. Bantuan datang dalam berbagai bentuk. Ada mi, beras, pisang, pakaian, dan berbagai barang lainnya.
Masalahnya, tidak semua bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Jenis bantuannya nggak sesuai dengan prioritas kebutuhan sebenarnya di lapangan,” ceritanya. Karena bantuan terus datang, sebagian barang kemudian menumpuk. Dalam beberapa kasus, barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan justru memenuhi posko.
Situasi tersebut menjadi pengalaman penting bagi mereka yang saat itu belum memiliki pelatihan khusus dalam manajemen bantuan kemanusiaan. Respons lebih banyak didorong oleh rasa solidaritas. Ketika mengetahui ada bencana, orang merasa harus melakukan sesuatu. Namun, tidak ada pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana melakukan asesmen kebutuhan, menentukan prioritas, dan memastikan bantuan tidak menjadi beban baru.
Padahal, kebutuhan masyarakat dapat berubah seiring perkembangan bencana. Bantuan yang dibutuhkan pada hari-hari pertama belum tentu sama dengan kebutuhan beberapa minggu kemudian. Menurut Mansur, bantuan berupa uang yang mulai banyak diterima pada fase berikutnya justru lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya prinsip bahwa bantuan harus berbasis kebutuhan, bukan sekadar berdasarkan apa yang tersedia dari pihak pemberi bantuan.
Ketika Relawan Belum Siap
Pengalaman serupa muncul dari respons erupsi Semeru pada 2021. Saat itu, Pendeta Yoga, salah seorang peserta dari GKJW masih menjadi mahasiswa dan ikut terlibat dalam penyaluran bantuan di Pronojiwo, Lumajang. Dalam respons tersebut, mereka bekerja bersama perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Informasi mengenai kebutuhan kemudian dikumpulkan dan disebarkan melalui jejaring komunitas serta lembaga keagamaan. Namun, persoalan kembali muncul pada pendataan.
Relawan yang terlibat belum semuanya memiliki kompetensi dalam melakukan asesmen maupun pendataan kebutuhan. Akibatnya, informasi mengenai barang yang diperlukan tidak selalu terkumpul dengan baik. Persoalan lain adalah pendataan donasi. Berapa jumlah bantuan yang terkumpul, bantuan apa saja yang tersedia, dan kebutuhan apa yang masih kurang tidak selalu dapat diketahui dengan cepat.
Kondisi lapangan juga membuat situasi semakin sulit. Cuaca dan berbagai kendala teknis menyebabkan pendataan yang seharusnya selesai pada waktu tertentu harus mundur. Rapat bahkan baru dapat dilakukan pada malam hari. Informasi yang terlambat akhirnya berdampak pada keputusan berikutnya, termasuk jenis bantuan yang perlu disalurkan.
Pengalaman itu memperlihatkan bahwa kemampuan relawan menjadi bagian penting dalam kualitas respons. Niat baik saja tidak cukup. Relawan perlu memahami bagaimana melakukan asesmen, mengelola informasi, dan bekerja dalam koordinasi dengan pihak lain.
Banjir yang Tidak Selesai Karena Persoalan Tata Kelola
Vera, peserta dari Yayasan YAPHI kemudian membawa peserta pada pengalaman lain yakni banjir di wilayah Sungai Juwana. Menurutnya, sedimentasi sungai dan pembangunan tanggul justru memperburuk kondisi banjir. Air yang seharusnya dapat mengalir ke laut tertahan sehingga genangan bertahan selama berminggu-minggu. Akibatnya, akses bantuan menjadi semakin sulit.
Bantuan tidak terdistribusi dengan baik. Masyarakat terdampak bahkan sempat mengalami kelaparan karena tidak dapat memasak sendiri. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa bencana tidak selalu semata-mata disebabkan oleh faktor alam. Tata kelola lingkungan dan kebijakan pembangunan dapat memperbesar dampak bencana.
Respons kemanusiaan kemudian berhadapan dengan persoalan yang lebih besar: bagaimana menghadapi kebijakan yang justru meningkatkan risiko? Bagi organisasi, tantangannya juga tidak ringan. Kapasitas sumber daya manusia terbatas. Respons dilakukan karena rasa solidaritas dan tanggung jawab sosial terhadap wilayah dampingan, tetapi belum selalu didukung perencanaan khusus untuk respons bencana. Di sisi pemerintah daerah, persoalan mitigasi juga masih menjadi pekerjaan rumah.
Dari Cerita Menjadi Peta Persoalan
Setelah mendengar berbagai pengalaman tersebut, fasilitator mengajak peserta melihat benang merahnya. Banjir, kebakaran hutan, dan erupsi memiliki karakter yang berbeda. Namun, persoalan yang muncul ternyata memiliki kemiripan. Ada persoalan data dan informasi. Ada bantuan yang tidak tepat sasaran karena data kebutuhan tidak tersedia atau tidak diperbarui. Ada persoalan koordinasi. Banyak pihak hadir, tetapi tidak selalu jelas siapa melakukan apa, siapa yang mengambil keputusan, dan bagaimana pembagian perannya.
Ada persoalan kapasitas sumber daya manusia. Relawan datang dengan niat membantu, tetapi belum tentu memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Ada pula persoalan manajemen risiko bencana. Kajian risiko sudah menjadi kebutuhan penting, tetapi belum selalu tersedia, diperbarui, atau digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Dari proses tersebut, peserta kemudian mulai mengelompokkan pengalaman ke dalam beberapa dimensi. Yang pertama adalah manajemen logistik atau bantuan kemanusiaan, terutama berkaitan dengan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah manajemen data dan koordinasi.
Banjir Tak Kunjung Surut, Bantuan Pun Tersendat
Banjir bukan semata perkara air yang menggenangi rumah dan jalan. Di baliknya terdapat persoalan tata kelola lingkungan, kebijakan pemerintah, kapasitas organisasi, hingga mekanisme distribusi bantuan yang menentukan apakah warga terdampak benar-benar mendapatkan pertolongan atau justru harus menunggu dalam situasi serba terbatas.
Hal itu menjadi salah satu pengalaman yang dibagikan Vera dari YAPHI ketika mempresentasikan hasil refleksi kelompok dalam workshop tentang respons kemanusiaan dan advokasi. Pengalaman YAPHI merespons banjir di wilayah dampingan menjadi pintu masuk untuk melihat bagaimana sebuah bencana dapat berubah menjadi persoalan kemanusiaan ketika sistem pencegahan dan respons tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam kasus yang dipaparkan Vera, persoalan bermula dari kondisi Sungai Juana yang mengalami sedimentasi. Alih-alih menyelesaikan persoalan aliran air secara menyeluruh, pembangunan tanggul justru dinilai memperparah situasi. Air yang seharusnya dapat mengalir menuju laut akhirnya tertahan dan menggenang lebih lama. "Banjir yang harusnya bisa langsung lari ke laut, jadi tidak bisa,” kata Vera ketika menjelaskan situasi yang dihadapi masyarakat.
Dampaknya bukan hanya soal rumah dan lingkungan yang terendam. Bagi warga yang terdampak, genangan yang berlangsung selama beberapa waktu membuat aktivitas sehari-hari lumpuh. Mereka kesulitan memasak karena kondisi rumah dan lingkungan tidak memungkinkan. Pada saat yang sama, distribusi bantuan juga tidak berjalan lancar. “Beberapa hari masyarakat terdampak mengalami kelaparan karena mereka tidak bisa memasak sendiri,” ujar Vera.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa bencana tidak berdiri sendiri. Ada rangkaian persoalan yang saling berkelindan, mulai dari kondisi lingkungan, kebijakan pembangunan, kapasitas pemerintah daerah, hingga mekanisme penyaluran bantuan. Bagi YAPHI, keterlibatan dalam respons tersebut juga berangkat dari alasan yang sederhana: solidaritas dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari wilayah dampingan.
Namun, niat baik saja tidak cukup Vera mengakui bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas internal menjadi salah satu persoalan ketika organisasi harus merespons situasi bencana. Respons tersebut juga lebih bersifat spontan karena belum terdapat perencanaan khusus di dalam program organisasi yang secara sistematis memasukkan respons bencana.
Di sisi lain, persoalan tidak hanya berada di dalam organisasi. Pemerintah kabupaten juga dinilai belum memiliki mitigasi dan aturan yang memadai untuk menghadapi risiko bencana di wilayah tersebut. Dengan demikian, pengalaman YAPHI menunjukkan adanya jarak antara kebutuhan masyarakat dengan kesiapan sistem penanggulangan bencana.
