SEMARANG – Jaringan Masyarakat Peduli Sungai Juwana (JAMPISAWAN) bersama Yayasan YAPHI, Paguyuban Petani Pengguna Air (P3A), perwakilan kelompok petani, dan nelayan melakukan audiensi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana untuk menyampaikan berbagai persoalan pengelolaan Sungai Juwana.

Pertemuan pada Rabu (4/11) di Gedung Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA), Semarang, menjadi ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah untuk membangun komunikasi sekaligus mencari langkah bersama dalam mengatasi persoalan yang selama ini berdampak terhadap kehidupan masyarakat di sepanjang aliran sungai.

Audiensi tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan yang dialami masyarakat, mulai dari kekeringan sungai, terganggunya aktivitas nelayan akibat tumpukan eceng gondok, kebutuhan air untuk pertanian, hingga belum optimalnya informasi mengenai mekanisme operasional bendung karet. JAMPISAWAN menegaskan bahwa kedatangan masyarakat bukan untuk mencari pihak yang disalahkan ataupun sekadar meminta proyek pembangunan, melainkan mendorong pengelolaan Sungai Juwana yang lebih baik, terbuka, dan memperhatikan kebutuhan seluruh pihak.

Koordinator JAMPISAWAN, Sunhadi, menyampaikan bahwa Sungai Juwana merupakan ruang hidup bersama yang menopang berbagai aktivitas masyarakat. Sungai tidak hanya memiliki fungsi untuk mengendalikan banjir dan mendukung kebutuhan irigasi pertanian, tetapi juga menjadi sumber penghidupan nelayan, penyedia kebutuhan air masyarakat, serta bagian penting dari ekosistem lingkungan.

Dalam pertemuan tersebut, JAMPISAWAN menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian BBWS. Salah satunya adalah dampak operasional bendung karet terhadap ketersediaan air sungai pada musim kemarau. Dari BBWS diwakili oleh Muhammad dan beberapa staf lainnya.  Masyarakat berharap keberadaan bendung karet tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir dan pencegah intrusi air laut, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kebutuhan air masyarakat sepanjang tahun.

Perwakilan petani menyampaikan pengalaman ketika aliran Sungai Juwana mengalami kekeringan sehingga kebutuhan air untuk pertanian tidak terpenuhi. Kondisi tersebut memaksa petani melakukan berbagai upaya mandiri, termasuk pompanisasi dan pengeluaran biaya tambahan untuk memperoleh air. Bahkan, dalam pertemuan tersebut muncul kekhawatiran mengenai dampak kekurangan air terhadap ribuan hektare lahan pertanian dan keberlanjutan produksi pangan.

Sementara itu, kelompok nelayan menyampaikan persoalan serius akibat penumpukan eceng gondok di sejumlah bagian sungai. Tumpukan tanaman air tersebut menghambat jalur perahu nelayan tradisional maupun kapal-kapal yang melakukan aktivitas bongkar muat dan pengisian perbekalan di kawasan Juwana.

Salah seorang perwakilan nelayan menceritakan bahwa kondisi tersebut pernah menyebabkan nelayan tidak dapat melaut selama hampir satu minggu. Situasi ini berdampak langsung terhadap pendapatan dan keberlangsungan kehidupan keluarga nelayan.

Masyarakat juga mengingatkan bahwa penanganan eceng gondok tidak cukup dilakukan dengan membersihkan tumpukan yang sudah berada di hilir. Diperlukan pemetaan lokasi pertumbuhan, pemahaman mengenai pola pergerakannya, serta penanganan sejak awal sebelum memasuki musim penghujan. Dengan demikian, penanganan tidak sekadar memindahkan persoalan dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Menanggapi persoalan tersebut, pihak BBWS menyampaikan bahwa telah direncanakan upaya mendatangkan alat pembersih eceng gondok dari kawasan Rawa Pening. Alat tersebut akan digunakan untuk membantu penanganan di lokasi yang terdampak. BBWS juga menyampaikan perlunya pemetaan titik-titik sungai yang mengalami penyumbatan agar penanganan dapat dilakukan secara lebih terarah.

Selain persoalan eceng gondok, masyarakat meminta adanya keterbukaan informasi mengenai mekanisme operasional bendung karet. Informasi mengenai jadwal pembukaan pintu, pengaturan ketinggian air, serta kondisi yang menjadi dasar pengambilan keputusan perlu disampaikan kepada masyarakat secara lebih awal.

Hal ini penting agar nelayan dapat mempersiapkan aktivitasnya ketika terjadi perubahan aliran air. Masyarakat juga membutuhkan saluran komunikasi yang jelas untuk menghubungi petugas ketika terjadi kondisi darurat, terutama ketika pembukaan pintu bendung berpotensi membawa material atau eceng gondok dalam jumlah besar ke wilayah hilir.

Pihak BBWS menjelaskan bahwa operasional bendung karet mempertimbangkan kondisi teknis dan keselamatan bangunan. Salah satu fungsi bendung karet adalah mencegah masuknya air laut ke wilayah sungai bagian hulu sekaligus menampung air tawar agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Pengaturan operasionalnya juga harus mempertimbangkan kondisi ketinggian air dan potensi banjir.

BBWS turut menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur bendung karet telah disertai sejumlah kegiatan sosialisasi pekerjaan dan koordinasi dengan pemerintah desa serta kelompok masyarakat. Namun, dinamika persoalan yang muncul di lapangan menunjukkan perlunya penguatan kembali komunikasi dan penyampaian informasi mengenai operasional bendung kepada masyarakat yang terdampak.

Dalam diskusi tersebut, JAMPISAWAN juga menekankan pentingnya menetapkan kebutuhan aliran air minimum Sungai Juwana. Kebutuhan tersebut tidak semata-mata diperhitungkan berdasarkan kepentingan irigasi pertanian, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan nelayan, air baku masyarakat, pelayanan PDAM, serta keberlangsungan ekosistem sungai.

Direktur Pelaksana Yayasan YAPHI Haryati Panca Putri, menyampaikan bahwa persoalan Sungai Juwana perlu dilihat sebagai persoalan bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Masyarakat perlu mendapatkan ruang untuk memahami kebijakan, menyampaikan pengalaman, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air.

Yayasan YAPHI juga mendorong agar pengelolaan Sungai Juwana dilakukan melalui kajian dan perencanaan yang mempertemukan pengetahuan teknis pemerintah dengan pengalaman masyarakat yang hidup dan bergantung pada sungai. Pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan sekaligus menjamin keberlangsungan penghidupan masyarakat.

Pihak BBWS menyambut berbagai masukan yang disampaikan dan menyatakan akan meneruskannya kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. BBWS juga mengakui bahwa sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat membutuhkan pembahasan lebih lanjut serta koordinasi dengan instansi lain sesuai kewenangannya, termasuk pemerintah daerah dan dinas terkait.

Audiensi ini belum menghasilkan penyelesaian menyeluruh atas persoalan Sungai Juwana. Namun, pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan antara masyarakat dengan pemerintah. Kedua pihak juga memandang perlunya pertemuan lanjutan untuk membahas berbagai rekomendasi, termasuk persoalan pengaturan air, penanganan eceng gondok, dan mekanisme operasional bendung karet.

Bagi JAMPISAWAN, Sungai Juwana bukan sekadar saluran pembuangan air ataupun infrastruktur pengendali banjir. Sungai merupakan ruang hidup yang menghubungkan kepentingan petani, nelayan, masyarakat, dan ekosistem. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh kepentingan tersebut.

Menjaga Sungai Juwana berarti menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat yang bergantung padanya. Sebab, sungai yang sehat bukan hanya tentang bagaimana air mengalir, tetapi juga tentang bagaimana kehidupan di sepanjang alirannya tetap berlangsung. (Yohanes Handharu Pratistha)